berita, kriminal, Tak Berkategori

Pengadilan China Hukum Mati Pria Kanada Usai Putri Pendiri Huawei Ditahan

Pengadilan China Hukum Mati Pria Kanada Usai Putri Pendiri Huawei Ditahan

Beijing –

Vonis hukuman mati terhadap seorang pria Kanada atas tuduhan menyelundupkan narkotika ditengarai akan memperburuk hubungan diplomatik antara Cina dan Kanada.

Robert Lloyd Schellenberg semula divonis hukuman penjara selama 15 tahun pada 2018, namun melalui proses banding pengadilan memutuskan vonis tersebut terlalu ringan.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengecam vonis terhadap Schellenberg.

“Menjadi perhatian besar bagi kami sebagai pemerintah, demikian juga halnya dengan teman dan sekutu internasional kami, bahwa Cina memilih untuk menerapkan hukuman mati yang dalam kasus ini menimpa seorang warga Kanada,” sebut Trudeau.

Putusan ini dikeluarkan beberapa pekan setelah Kanada menahan Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan Huawei, atas permintaan Amerika Serikat.

Sejak Weng ditahan, Cina telah menahan dua warga Kanada lainnya atas tuduhan membahayakan keamanan nasional.

Huawei

Reuters

MengWanzhou adalah putri pendiriHuawei.Bagaimana kasusSchellenberg?

Schellenberg, yang diyakini berusia 36 tahun, ditahan pada 2014 atas tuduhan berencana menyelundupkan hampir 227 kilogram methamphetamine dari Cina ke Australia.

Dia divonis hukuman penjara selama 15 tahun pada November 2018. Namun, melalui proses banding, Pengadilan Tinggi di Kota Dalian, menjatuhinya hukuman mati, pada Senin (14/1).

Pengadilan juga memutuskan semua aset keuangannya harus disita.

“Saya bukan penyelundup narkotika. Saya datang ke Cina sebagai turis,” kata Schellenberg sesaat sebelum pembacaan vonis, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Kini dia punya 10 hari untuk banding.

“Yang bisa saya katakan saat ini adalah ketakutan terbesar kami menjadi nyata,” tulis bibi Schellenberg, Lauri Nelson-Jones, kepada BBC melalui email.

“Seluruh perhatian kami tertuju pada Robert saat ini. Tidak bisa dibayangkan apa yang dia rasakan dan pikirkan. Ini adalah situasi yang mengerikan, malang, dan menyedihkan. Kami menatikan berita mengenai banding dengan cemas,” tambah Lauri.

Cina membantah menggunakan perkara Schellenberg sebagai bahan negosiasi terkait kasus Huawei.

Namun, entah apa alasannya, Cina mendadak bekerja cepat mendorong kasus Schellenberg menjadi perhatian dunia dengan mengundang sejumlah wartawan asing ke pengadilanlangkah yang tidak lazim sebagaimana dilaporkan wartawan BBC di Beijing, John Sudworth.

Lalu, meski pemerintah Kanada berargumen bahwa Schellenberg tidak bersalah, persidangan bandingnya hanya berlangsung sehari dan vonis hukuman mati dikeluarkan satu jam setelah kesimpulan, sebut Sudworth.

Bagaimana denganMengWanzhou?

Meng ditahan di Vancouver pada 1 Desember, namun pengadilan membebaskan putri pendiri perusahaan Huawei itu dari tahanan dengan uang jaminan.

Hakim di pengadilan Vancouver menetapkan Meng dapat keluar dari penjara dengan membayar 10 juta dollar Kanada atau setara dengan Rp109,4 miliar.

Meski demikian, Meng kini harus mendekam di salah satu rumahnya di Vancouver, dalam pengawasan penuh selama 24 jam sehari. Dia pun wajib memakai gelang elektronik pada kakinya agar aparat dapat terus memantau keberadaannya.

Meng, yang menjabat direktur keuangan di perusahaan telekomunikasi terbesar Cina, juga harus menghadapi proses ekstradisi ke Amerika Serikat.

AS menuduh Meng menggunakan anak perusahaan Huawei bernama Skycom untuk menghindari sanksi terhadap Iran antara 2009 dan 2014.

Kejaksaan AS menyebut Meng secara publik mencantumkan Skycom sebagai perusahaan terpisah dari Huawei dan mengelabui bank-bank mengenai hubungan kedua perusahaan.

Meng membantah tuduhan tersebut dan akan melawannya melalui koridor hukum.

Kasus Weng mengemuka di tengah sengketa dagang antara AS dan Cina.

sumber

berita, kriminal

Perusakan Polsek Ciracas Dinilai Lecehkan Penegakan Hukum

Perusakan Polsek Ciracas Dinilai Lecehkan Penegakan Hukum

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai perusakan kantor Kepolisian Sektor Ciracas, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu sebagai bentuk pelecehan terhadap penegakan hukum. Koalisi juga menilai ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum atas peristiwa tersebut.

Koalisi menduga kuat perusakan itu memang erat kaitannya dengan kasus pengeroyokan terhadap kapten TNI di lahan parkir di salah satu minimarket. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan, penegakan hukum harusnya tak hanya berhenti pada pelaku perusakan Polsek, tapi juga oknum-oknum yang melakukan perusakan terhadap rumah keluarga tersangka pengeroyokan anggota TNI tersebut.

“Ini sebuah kondisi penegakan hukum dilecehkan, dugaannya itu berkaitan dengan kasus pidana yang kemudian belum diproses dalam dua hari,” ujar Arif Maulana, mewakili koalisi dalam konferensi pers di Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Koalisi tersebut terdiri dari Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, KontraS, ICW, Elsam, Setara Institute, ILR, HRWG, PBHI, Perludem, LBH Jakarta, YLBHI dan Institut Demokrasi. Koalisi meyakini perusakan kantor polisi itu diduga erat kaitannya dengan pengeroyokan kapten TNI AL dan pasukan TNI AD oleh sejumlah juru parkir.

“Jadi kalau kasus ini tidak diungkap, tidak diselesaikan, sebetulnya kasus ini adalah pelecehan terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Arif, pihaknya menuntut supaya terjadi kesetaraan dalam penegakan hukum. Kesetaraan itu baru akan muncul jika polisi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku yang melakukan perusakan terhadap rumah salah satu keluarga pelaku.

“Keberanian kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Itu adalah bukti bahwa hukum itu diterapkan setara jangan sampai hukumnya hanya tajam untuk masyarakat yang dituduh mengeroyok aparat negara TNI tetapi bagaimana dengan rumah warga yang dirusak dan juga simbol penegakan hukum, simbol negara hukum Indonesia itu tidak diusut tuntas,” tuturnya.

Selain itu, Arif mengatakan tindakan main hakim sendiri seharusnya menjadi catatan penting untuk kepolisian. Hal tersebut mengingat tindakan main hakim sendiri kerapkali terjadi sehingga diartikan sebagai ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan proses hukum.

“Ini jadi catatan dan peringatan kepada aparat penegakan hukum kita untuk kemudian melakukan proses penegakan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Jangan sampai hanya tajam untuk masyarakat sipil, masyarakat kecil tapi sulit untuk ditegakkan ke aparat penegak hukum dan mereka yang berkuasa,” ujarnya.

Psikologi Polri
Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menduga secara psikologi Polri tidak mampu untuk menangkap atau memproses hukum TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Salah satunya berkaitan dengan psikologi Polri yang melihat TNI sebagai kakak tertua dalam lembaga keamanan negara.

“Kita tahu kepolisian memiliki kendala struktural dan sering kali kendala psikologi untuk memanggil anggota TNI, itu rasanya bagaimana ya, karena dianggap dulu mereka adalah kakak tertua dalam praktik 30 tahun lebih di masa orba,” ujarnya.

Usman juga mempertanyakan kenapa polisi tidak mengusut pelaku pembakaran Polsek Ciracas. Padahal petunjuk untuk mengetahui dan menindak pelaku perusakan dapat dengan mudah diperoleh.

Selain itu, dia juga mempertanyakan tujuan dari tim investigasi yang dibentuk TNI. Menurut dia, jika TNI tidak terlibat dalam perusakan Polsek itu maka tim investigasi tidak perlu dibentuk. “Ini bukan kebencian pada TNI, bukan. Ini semata TNI juga yang enggak boleh membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran hukum apalagi membiarkan dan membenarkannya,” tutur dia. (gst/ain)

sumber